Linamasa Portal Media Independen
Related Articles
Linamasa.com – Presiden Jokowi menjelaskan bahwa adanya pembangunan kawasan Ibu Kota Negara Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur merupakan salah satu dari bagian usahanya dalam upaya memeratakan ekonomi di Indonesia sehingga tak hanya Pulau Jawa yang menjadi magnet geliat perekonomian bangsa.
Untuk itu, diperlukan berbagai bentuk kajian yang mana salah satunya sudah dilakukan dengan memutuskan adanya pemindahan Ibu Kota Negara dan harus sesegera mungkin dilakukan eksekusi lebih lanjut.
“Jika kita tak segera untuk melakukan eksekusi berbagai kajian yang sudah dilakukan tersebut, maka dalam kurun waktu lama pun tak akan bisa terwujud. Memang untuk mengambil keputusan yang tak mudah itu sangat membutuhkan yang namanya keberanian, tentu berbagai resiko telah menanti. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, pemerataan ekonomi di wilayah Indonesia jauh lebih penting, saya tidak mau hanya disebut sebagai Jawa Sentris saja, melainkan harus berubah menjadi Indonesia Sentris,” ucap Presiden Jokowi saat menghadiri Rapim TNI – Polri pada hari Selasa, 1 Maret 2022.
Menurut Presiden Jokowi, setidaknya Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi di kawasan Indonesia, 58 persennya terjadi dan berputar di wilayah Pulau Jawa saja. Padahal, dari segi jumlah Pulau di kawasan Indonesia mencapai 17 ribu an Pulau. Namun yang paling dominan hanya Pulau Jawa dari segi geliat perekonomian.
Untuk itu, pengaplikasian kebijakan terbaru dengan melakukan pemindahan Ibu Kota Negara dianggap sudah sangat tepat. Realisasi kebijakan tersebut, tidak semata – mata hanya melakukan pemindahan gedung perkantoran saja dari Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Baru Nusantara.
“Jika medan magnet terpecah menjadi dua bagian yakni di daerah Jakarta dan di daerah Nusantara, maka diharapkan perputaran ekonomi pun akan menyebar yang mana tak hanya terjadi di Pulau Jawa saja,” tambah Presiden Joko Widodo.
Selain itu, Presiden Jokowi juga tak hanya menyinggung masalah pemerataan ekonomi saja, namun juga mempertimbangkan terkait dengan pemerataan populasi jika Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur. Presiden Jokowi juga memberikan rincian mengenai dominasi jumlah populasi yang ada di Pulau Jawa mencapai 56 persen dari keseluruhan populasi yang ada di Indonesia.
“Inilah alasan lain yang menjadi dasar penting mengapa Ibu Kota Negara harus segera dipindahkan. Presiden Jokowi tak ingin memperparah kondisi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Selain itu juga untuk pemerataan populasi dan infrastruktur. Dari sinilah, kita semua mulai melakukan sejumlah eksekusi, kita ambil keputusan yang tak mudah ini sehingga munculkan nama Ibu Kota Negara Baru yakni Nusantara. Dari segi politik, keputusan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari DPR setidaknya ada 8 fraksi. Yang mana total fraksi secara keseluruhan adalah 9 fraksi di DPR,” kata Presiden Joko Widodo.
[irp posts=”327″ name=”Jokowi Klaim Bangun IKN Agar Magnet Ekonomi Tak Cuma di Jawa”]Sebenarnya, wacana pemindahan Ibu Kota Negara Baru sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno (Presiden Pertama Republik Indonesia). Kala itu, Presiden Sukarno memilih lokasi Palangkaraya sebagai Ibu Kota Negara Baru pada tahun 1957 namun tak kunjung terealisasi.
“Kala itu, terjadi yang namanya perolakan di rem,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (Presiden Kedua Republik Indonesia) yang juga memiliki rencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Presiden Soeharto memiliki gagasan untuk memilih lokasi di daerah Jonggol, Jawa Barat.
“Rencana tersebut ternyata juga gagal total, karena imbas dari gejolak yang terjadi pada tahun 1997 – 1998. Jadi, kajian pemindahan Ibu Kota Negara memang sudah ada sejak zaman dulu,” tambah Presiden Joko Widodo.
